Cek Jadwal Lengkap & Lokasi Ganjil Genap Saat Libur Lebaran

Foto udara suasana jalanan kosong ke arah Jakarta di Gerbang Tol Cikampek Utama, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (28/4/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Sebelum melakukan perjalan mudik, hendaknya masyarakat mengetahui jadwal ganjil genap Lebaran 2023. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberlakukan beberapa aturan perjalanan, seperti one waycontraflow, dan juga ganjil genap.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat bersama Korlantas Polri dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR telah menyepakati sistem pengaturan lalu lintas jalan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2023.

Hal tersebut tertuang melalui Keputusan Bersama Nomor: KP-DRJD 2616 Tahun 2023, SKB/48/IV/2023, 05/PKS/Db/2023 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah.

“Telah ditetapkan pemberlakuan sistem satu arah (one way), sistem contra flow, dan sistem ganjil genap berlaku secara serentak pada arus mudik dan juga pada 2 periode arus balik,” kata Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dikutip dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (16/4/2023).

Aturan perjalanan itu akan berlaku selama masa arus keberangkatan mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2023. Berikut informasi ganjil genap saat Lebaran 2023.

Ganjil Genap Arus Mudik Lebaran 2023

Selasa (18/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB dari KM 47 (Karawang Barat) sampai KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung)
Rabu (19/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB dari KM 47 (Karawang Barat) sampai KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung)
Kamis (20/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB dari KM 47 (Karawang Barat) sampai KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung)
Jumat (21/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB dari KM 47 (Karawang Barat) sampai KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

Ganjil Genap Arus Balik Lebaran 2023 Periode 1

Senin (24/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai KM 47 (Karawang Barat)
Selasa (25/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai KM 47 (Karawang Barat)
Rabu (26/4/2023) pukul 08.00 WIB-24.00 WIB dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai KM 47 (Karawang Barat).

Ganjil Genap Arus Balik Lebaran 2023 Periode 2:

Sabtu (29/4/2023) pukul 14.00-24.00 WIB dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai KM 47 (Karawang Barat)
Minggu (30/4/2023) pukul 08.00-24.00 WIB dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai KM 47 (Karawang Barat)
Senin (1/5/2023) pukul 08.00-24.00 WIB dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai KM 47 (Karawang Barat)
Selasa (2/5/2023) pukul 08.00 WIB-24.00 WIB dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai KM 47 (Karawang Barat).

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Bos Satgas Sawit

Luhut Binsar Pandjaitan di Kenya. (Tangkapan layar Instagram @luhut.pandjaitan)

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhun Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Hal tersebut ditetapkan Jokowi melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara tertanggal 14 April 2003.

Selain Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditetapkan menjadi Wakil Ketua I dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai Wakil Ketua II.

“Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit,” tulis Pasal 2 Kepres tersebut, dikutip Minggu (16/4/2023).

Sebagai tim pengarah, Luhut akan memberikan arahan kepada tim pelaksana yang diketuai Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara terkait kebijakan strategis dalam tata kelola industri kelapa sawit.

Luhut juga akan memberikan arahan kepada pelaksana dalam rangka mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

Adapun, tugas Satgas tidak meliputi penanganan perkara di bidang hukum pidana terkait kelapa sawit yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, sedang terdapat upaya hukum, atau telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Satuan Tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan,” tulis Pasal 12.

Adapun, Satgas tersebut akan bertugas hingga 30 September 2024.

 

Terungkap! Alasan AS ‘Tunduk’ ke Israel, Gegara Agama?

The Palestinian village of Burqa is seen as an Israeli flag is placed in the Jewish West Bank outpost of Homesh, Monday, Jan. 17, 2022. Palestinian residents of Burqa say the settlers' continued presence in Homesh, which was officially dismantled in 2005, makes it difficult to access their land and move safely in and out of their village. (AP Photo/Ariel Schalit)

Mayoritas orang Yahudi yang selama ini teraniaya ingin hidup tenang jelang pergantian abad ke-19. Mereka ingin beraktivitas normal dan tidak ingin diganggu.

Alhasil, muncullah gerakan Zionisme yang dibuat oleh Theodor Herzl pada 1897. Gerakan ini berawal di Rusia dan bertujuan untuk mencari suatu wilayah yang bisa dihuni dan didirikan sebagai negara.

Herzl pun mengadakan kongres di Wina. Kongres itu memutuskan untuk menjadikan wilayah di tepi Laut Mediterania sebagai tempat tinggal bangsa Yahudi.

Hanya saja, keputusan itu sejatinya menjadi opsi terakhir. Pasalnya, bangsa Yahudi disebut-sebut tetap ingin tinggal di negara favorit, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Brazil, dan negara Eropa lain.

Namun, seluruh negara itu telah menutup pintu imigrasi, termasuk untuk bangsa Yahudi. Dengan demikian, keputusan untuk tinggal di tepi Laut Mediterania, kini wilayah Palestina, menjadi pilihan yang terbaik.

Tercatat, sejak 1905 sudah ada 35.000 orang yang bermigrasi. Angka ini makin bertingkat usai Revolusi Rusia 1905 dan khususnya Perang Dunia II, yang ditandai oleh kebangkitan Nazi Jerman.

Sebagai “tamu” yang baru datang di wilayah orang, jelas warga lokal, bangsa Palestina, sedikit marah. Apalagi, Inggris secara resmi telah memberikan dukungannya lewat Deklarasi Balfour 1917 dan membuat posisi bangsa Palestina jelas terancam.

Singkat cerita, perselisihan pun dimulai. Setelah 1945, PBB memberikan solusi pendirian dua negara, negara Arab dan negara Yahudi.

Namun, solusi ini ditolak kedua pihak. Puncaknya, tanpa persetujuan apapun, sang tamu tersebut malah mendirikan negara bernama Israel pada 14 Mei 1948.

Sialnya bagi tuan rumah, mereka tak dapat simpati dan malah terusir dari rumahnya. Kondisi kian runyam ketika AS sebagai negara adidaya mendukung penuh keberadaan Israel.

Dukungan AS memang sangat terkait dengan kondisi dunia saat Perang Dingin (1947-1991). Bagi AS, Timur Tengah adalah wilayah potensial sebab kaya minyak bumi.

Awalnya, Paman Sam mengamankan kekuatan politiknya di Arab Saudi lewat hadirnya perusahaan SOCAL, cikal bakal raksasa minyak Aramco. Namun, agar lebih kuat mencengkram Timur Tengah dibutuhkanlah suatu negara yang sejalan dengan mereka.

Lalu Israel kemudian dipilih sebagai anak kesayangan AS di tengah lautan negara-negara Islam. Merujuk paparan Zack Beauchamp di Vox, Washington melihat Israel sebagai alat yang berguna untuk membendung pengaruh Soviet di Timur Tengah yang sangat mesra dengan negara Arab.

“Lewat Israel, AS berupaya menjadikan ujung tombak melawan komunis,” tulisnya.

Salah satu peristiwa yang membuat urgensi Israel penting bagi AS adalah saat perang Arab-Israel 1967. Merujuk riset Yaacov Bar-Siman-Tov dalam “The United States and Israel Since 1948” (1998), AS mulai memandang bahwa tidak selamanya dekat dengan negara Arab itu baik.

Hubungan dengan Arab Saudi, misalnya, terancam runyam karena sentimen agama. Ya, Arab Saudi jelas mendukung Palestina sebagai negara.

Atas dasar inilah upaya mempertahankan relasi dengan Israel tetap jalan terbaik. Upaya ini kemudian terus bertahan hingga kini.

Namun, jika faktor ideologi akibat Perang Dingin jadi upaya merekatkan AS-Israel, mengapa setelah perang dingin keduanya tetap erat? Jawabannya, kata Zack Beauchamp, adalah adanya rasa nilai-nilai bersama.

Hubungan kedua negara bukan lagi kalkulasi strategis kebijakan luar negeri. Tetapi juga ajang popularitas politik dalam negeri.

Pada 2020 lalu Pew Research Center mempublikasikan riset “U.S. Jews’ connections with and attitudes toward Israel”. Dalam riset yang memaparkan koneksi emosional antara kedua negara diketahui kalau enam dari 10 orang Yahudi AS menyebut mereka sangat terikat secara emosional.

Selain itu dipaparkan juga kalau 54% orang Yahudi-Amerika menganggap dukungan kepada Israel adalah langkah yang tepat. Besarnya dukungan ini dibarengi juga oleh fakta bahwa mereka adakah konstituen utama dalam kancah politik AS, baik di Partai Republik dan Partai Demokrat.

Jadi, dengan mendukung Israel, sebetulnya para pejabat Washington juga mengamankan posisi politik mereka di dalam negeri. Suara kaum Yahudi adalah ceruk potensial yang bisa menjadi mesin pendulang suara saat pemilu.

Salah satu “mesin” politik bangsa Yahudi adalah American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), organisasi kelompok lobi yang mengadvokasi kebijakan pro-Israel ke legislatif dan eksekutif Paman Sam. The New Yorker bahkan menyebut organisasi ini sebagai kelompok lobi terkuat di AS.

Dalam laporan The Guardian, singkatnya mereka berupaya melobi pemerintah agar upaya advokasi kepada Palestina dihilangkan. Tak jarang, karena besarnya sumber daya keuangan dan kekuatan, lobi-lobi tersebut membuahkan hasil yang sejalan dengan strategi besar AS di Timur Tengah.

Artinya, untuk mengubah dukungan AS terhadap Israel sangat sulit dilakukan. Hal ini karena semua bukan hanya kebijakan strategis politik luar negeri.

 

Viral Dikritik Gegara Jalan Rusak, Ini ‘Jeroan’ APBD Lampung

Jalan rusak di Lampung (detikcom/istimewa)

Lampung menjadi sorotan warganet setelah kritikan terhadap sejumlah sektor di provinsi tersebut berbuntut panjang dan melibatkan polisi.

Dalam video yang beredar di media sosial, jalan kabupaten Pringsewu, Lampung, diaspal setelah viralnya video kritikan dari seorang pelajar Australia yang berasal dari Lampung, Indonesia. Bima Yudho Saputro menjalankan pendidikan di Perguruan Tinggi Intelijen Bisnis Australia, jurusan program Diploma Pemasaran Digital, Komunikasi Digital dan Media/Multimedia. Kritikan pedasnya membuat Lampung geger.

Sebelumnya, beredar video Bima yang mengkritik kenapa lampung tidak maju-maju, menurutnya karena infrastruktur yang terbatas dan beberapa proyek yang mangkrak salah satunya di kota Baru. Selain itu, menurutnya sistem pendidikan yang lemah termasuk budaya titip siswa dan mahasiswa, tata kelola yang lemah hingga ketergantungan pada sektor pertanian.

Bima juga mengatakan bahwa aliran dana dari pemerintah pusat untuk membangun Kota Baru sebenarnya sangat besar. Namun, pada kenyataannya proyek-proyek di sana terbengkalai dan menyisakan tanda tanya besar.

Salah satu kritikan yang menjadi perhatian publik adalah masalah infrastruktur pada jalanan di Lampung. Jalanan di Lampung dinilai tak pernah mulus padahal itu merupakan hal terpenting dalam memajukan ekonomi sebuah daerah.

“Dan juga jalan-jalan di Lampung. Ya gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 KM bagus, 1 KM rusak, terus jalan ditempel-tempel doang,” ungkapnya.

Kritikan yang dilontarkan Bima pun mendapat banyak dukungan dari warganet, namun sayang justru kritikan Bima tersebut mendapat respons negatif dari Pemerintah Lampung.

Setelah mengkritik Lampung, Bima disebut sempat mendapatkan ancaman dari beberapa oknum Pemerintah Provinsi Lampung hingga pihak kepolisian setempat.

Dalam akun instagram Bima @awbimax mengatakan, “Today, keluarga gue kena intervensi dan mereka melakukan profiling. Mencoba mencari-cari kesalahan gue dan memaksa untuk bungkam dengan kebobrokan yang ada.”

Bahkan dalam unggahan Instagram stories Bima ia mendapat kabar dari keluarga di Indonesia bahwa ibunya sepat dikunjungi oleh polisi, sedangkan sang ayah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di panggil serta menghadap ke Bupati Lampung Timur. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan alasan untuk memeriksa biaya sekolahnya di Australia. Diketahui saat ini Bima masih berada di Australia sebagai seorang pelajar.

“Bokap gue PNS biasa golongan. 99% uang dari nyokap gue. Bokap gue gak pernah kirim gua duit. Satu dolar pun gak pernah. Gak bakal cukup juga PNS dan hari ini bokap gua dipanggil Lampung Timur sama polisi,” ungkap dalam instagram stories @awbimax.

Bima pun mengambil visa proteksi dan menjadi warga negara Australia.

Well, perlu diklarifikasi sampai detik ini gue masih memegang student visa subclass 500. Di video gue yang trending (menyinggung soal visa perlindungan Australia), itu solusi terbaik bagi gue kalau memang di negara sendiri keselamatan enggak aman,” ungkap Bima melalui unggahan video TikToknya.

Aksi berani kritis Bima pun mendapat dukungan dari salah satu pengacara kondang Hotman Paris. Hotman menyatakan dirinya siap untuk membantu Bima Yudho Saputro apabila permasalahan dengan pemerintah Lampung dibawa ke jalur hukum. Hotman meminta Bima, sang pemilik akun TikTok Awbimax Reborn sekaligus sosok pemuda yang mengkritik pembangunan di Lampung untuk segera menghubunginya melalui direct message (DM) Instagram.

Alokasi DIPA dan TKD

Berdasarkan informasi Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPbProv. Lampung, total Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Lampung mencapai Rp 30 triliun. Alokasi dana tersebut terbagi atas belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp 9,03 triliun dan alokasi TKDD sebesar Rp20,98 triliun.

Belanja Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh 458 satker dengan rincian alokasi belanja pegawai sebesar Rp.3,87 triliun, belanja barang sebesar Rp 3,61 triliun, belanja modal sebesar Rp.1,49 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 38,17 miliar.

Adapun alokasi TKD tahun 2023 di wilayah Lampung sebesar Rp 20,98 triliun. Dengan rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 645,74 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 12,61 triliun (meningkat Rp 595,97 miliar atau naik 5% dibandingkan TA 2022), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp. 1,23 triliun, DAK non-fisik sebesar Rp 4,14 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 92,66 miliar, Dana Hibah ke Daerah Rp 9,99 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp 2,23 triliun.

Dalam laporannya, M. Dody Fachrudin selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menyampaikan bahwa penyerahan DIPA TA 2023 lebih awal, memiliki maksud agar seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah dapat segera melaksanakan tahapan lelang sejak sekarang.

“Penyerahan DIPA Tahun 2023 di bulan Desember ini, merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi pelaksanaan anggaran 2023. Proses lelang sudah dapat dilaksanakan sejak DIPA diterima, nanti awal tahun tinggal proses penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kegiatan,”jelasnya.

Realisasi Belanja

Pemerintah Provinsi Lampung menempati Peringkat Ketiga dalam Realisasi Belanja APBD Provinsi Se-Indonesia Tahun Anggaran 2022. Adapun Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 6,752 Trilyun atau 95,01%, jauh berada diatas rata-rata provinsi sebesar 87,07%.

Secara umum kinerja APBN dan APBD di Lampung sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini tentu menjadi modal utama dalam menjalani tahun 2023 yang penuh kewaspadaan.

“Kinerja anggaran 2022 sudah on track. Ini menjadi modal bagi seluruh stakeholders dalam menghadapi tahun 2023 yang diprediksi akan banyak tantangan,” ungkap M.Dody Fachrudin.

Oleh karena itu, lanjut Kakanwil DJPb Provinsi Lampung tersebut, perlu meningkatkan sinergi dan kerjasama sehingga pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan cermat, tepat, dan berdampak mengerek perekonomian lokal.

Untuk diketahui bahwa informasi kinerja APBN hingga periode 31 Desember 2022 yang menunjukkan penerimaan di Lampung terealisasi sebesar 116,84 persen dari target penerimaan atau senilai Rp11,3 triliun. Adapun secara year-on-year (yoy), pendapatan APBN di Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 8,11 persen dengan kontribusi Pajak Penghasilan sebesar Rp 3,69 triliun dan Bea Keluar sebesar Rp2,17 triliun.

Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasi penerimaan perpajakan di Provinsi Lampung hingga 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 10,18 triliun atau tumbuh sebesar 10,55% dibandingkan denganNovember 2022. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut mencapai 115,79 persen dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan.

Adapun, untuk penerimaan PNBP dari pengelolaan aset mencapai Rp 14,38 Miliar atau naik 20,53% dari tahun lalu. Tren naiknya realisasi perpajakan di tahun 2022 menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Lampung juga terus tumbuh positif.

Hal tersebut didorong juga oleh kinerja belanja pemerintah di Lampung melalui APBN yang sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 29,84 triliun, naik sebesar Rp 2,66 triliun dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yakni Rp27,19 triliun.

Untuk kinerja APBD se-Lampung, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 27,23 triliun, Belanja Daerah Rp 26,74 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp 0,42 triliun sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp 0,91 triliun. Kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 19,84 triliun atau 72,85% dari total pendapatan APBD.

Benarkah Indonesia Masuk Jebakan Utang China? Ini Faktanya

Utang Luar Negeri RI Turun, Dari China Sisa Berapa?

Banyak yang beranggapan bahwa Indonesia sudah masuk ke dalam jebakan utang China. Hal ini lantaran nilai utang dari Negeri Tirai Bambu dianggap terus meningkat.

Padahal, data per akhir Februari 2023 menunjukkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Untuk diketahui, posisi ULN Indonesia pada akhir Februari 2023 tercatat sebesar US$ 400,1 miliar atau Rp 5.881,4 triliun (kurs Rp 14.700/ US$), turun dari bulan sebelumnya.

Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta.

Secara tahunan, posisi ULN Februari 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,7% (yoy), lebih dalam daripada kontraksi 2,0% (yoy) pada bulan sebelumnya. Berdasarkan laporan SULNI Februari 2023 Bank Indonesia (BI) yang dirilis Jumat (14/4/2023).

ULN pemerintah mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat US$ 192,3 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 194,3 miliar.

Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari 2,5% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 4,4% (yoy) pada Februari 2023.

Perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi.

Di sisi lain, ULN swasta juga turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada Februari 2023 sebesar US$ 198,6 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 201,0 miliar.

Menurut BI, secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,7% (yoy) pada Januari 2023 menjadi 3,4% (yoy) pada Februari 2023.

Kontraksi ini dipicu oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) masing-masing sebesar 6,2% (yoy) dan 2,7% (yoy).

Adapun, secara keseluruhan, utang luar negeri paling banyak dipakai dalam sektor jasa keuangan US$ 69,060 miliar, jasa kesehatan dan kegiatan sosial US$ 46,259 miliar, dan pengadaan listrik dan gas US$ 42,307 miliar.

Siapa pemberi utang terbesar? Berikut Rinciannya:

1. Singapura US$ 57.455 miliar

2. Amerika Serikat US$ 32,575 miliar

3. Jepang US$ 23.764 miliar

4. China US$ 20.011 miliar

5. Hong Kong US$ 17.741 miliar

 

Perhatian! Pemudik Motor Ternyata Bisa Lewat Tol Ini

Jembatan Suramadu

Sepeda motor termasuk salah satu jenis kendaraan yang dilarang memasuki wilayah bebas hambatan alias tol karena berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain. Pasalnya, jalan tol dirancang khusus menyesuaikan tingkat kecepatan dan dimensi kendaraan roda empat ke atas.

Larangan motor masuk jalan tol sudah diatur di dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 yang berbunyi Jalan tol boleh dilintasi dan khusus hanya untuk kendaraan roda empat atau lebih.

Namun, ada beberapa ruas jalan tol di Indonesia yang boleh dilalui oleh sepeda motor yakni tol Surabaya-Madura (Suramadu), tol Bali Mandara, dan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara. Para pemudik sepeda motor jenis apapun bisa merasakan sensasi naik tol di tiga tol tersebut.

Pemudik sepeda motor cukup membayar Rp5.000 untuk melintasi jalan tol Bali Mandara.

Jalan tol Bali Mandara sendiri adalah jalan tol apung pertama di Indonesia yang berada di atas laut. Panjang tol ini mencapai 12,7 km, menghubungkan Benoa, Ngurah Rai Tuban, dan Nusa Dua.
Sensasi menyenangkan dan aman dapat dirasakan saat naik tol bagi pengendara sepeda motor di tol Bali Mandara dan Surabaya-Madura (Suramadu) yang dimana mempunyai jalur motor di ruas sisi kiri dan kanan, jadi terpisah dengan mobil.

Sedangkan untuk Jembatan Nasional Suramadu atau Jalan Tol Surabaya-Madura adalah jembatan sekaligus jalan tol yang melintasi Selat Madura. Jalan tol tersebut bertugas untuk menghubungkan Pulau Jawa (Surabaya) dengan Pulau Madura (Bangkalan).

Diketahui Jembatan Suramadu memiliki panjang 5.438 m dan jalan tol Surabaya-Madura (Suramadu) adalah jembatan terpanjang di Indonesia.

Jalan tol Surabaya-Madura (Suramadu) memiliki tiga bagian yakni jalan layang, jembatan utama dan jembatan penghubung. Untuk melintasi jalan tol Surabaya-Madura (Suramadu), para pemudik sepeda motor wajib membayar Rp3.000.

 

Sudan bak ‘Neraka’ Gegara Kudeta, Korban Sipil Berjatuhan

Upaya kudeta terjadi di Sudan. Pihak paramiliter Rapid Support Forces (RSF) mengklaim telah menguasai istana kepresidenan dan bandara Khartoum. (REUTERS/MOHAMED NURELDIN ABDALLAH)

Militer Sudan melancarkan serangan udara ke pangkalan pasukan paramiliter di dekat ibu kota dalam upaya untuk menegaskan kembali kendali atas negara itu menyusul bentrokan yang menewaskan puluhan pejuang dan sedikitnya 56 warga sipil.

Di pengujung hari pertempuran sengit, tentara menyerang pangkalan milik Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter pemerintah di kota Omdurman, yang berbatasan dengan ibu kota Khartoum, Minggu (16/4/2023).

Militer dan RSF, yang menurut para analis berkekuatan 100.000 orang, telah bersaing memperebutkan kekuasaan ketika faksi-faksi politik bernegosiasi untuk membentuk pemerintahan transisi setelah kudeta militer tahun 2021.

Pada Minggu dini hari Minggu, saksi mata mendengar suara tembakan artileri berat melintasi Khartoum, Omdurman, dan Bahri di dekatnya, dan juga terdengar suara tembakan di kota Laut Merah Port Sudan, di mana tidak ada laporan pertempuran sebelumnya.

Persatuan Dokter Sudan melaporkan sedikitnya 56 warga sipil tewas dan 595 orang, termasuk pejuang, terluka sejak pertempuran meletus pada Sabtu.

Puluhan personel militer juga tewas, katanya, tanpa memberikan jumlah spesifik karena kurangnya informasi langsung dari banyak rumah sakit tempat para korban itu dirawat.

Kelompok itu sebelumnya mengatakan mencatat kematian di bandara Khartoum dan Omdurman, serta di barat Khartoum di kota Nyala, El Obeid dan El Fasher.

RSF mengklaim telah menyita istana kepresidenan, kediaman panglima militer, stasiun televisi negara dan bandara di Khartoum, kota utara Merowe, El Fasher dan negara bagian Darfur Barat. Tentara menolak pernyataan itu.

Angkatan udara Sudan mengatakan kepada orang-orang untuk tinggal di dalam rumah saat melakukan apa yang disebutnya survei udara terhadap aktivitas RSF, dan hari libur diumumkan di negara bagian Khartoum pada hari Minggu, menutup sekolah, bank, dan kantor pemerintah.

Tembakan dan ledakan terdengar di seluruh ibu kota, di mana tayangan TV menunjukkan asap mengepul dari beberapa distrik dan video media sosial menangkap jet militer terbang rendah di atas kota, setidaknya satu tampaknya menembakkan rudal.

Seorang jurnalis Reuters melihat meriam dan kendaraan lapis baja di jalanan dan mendengar tembakan senjata berat di dekat markas tentara dan RSF.

Kepala Angkatan Darat Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan mengatakan kepada Al Jazeera TV bahwa RSF harus mundur.

“Kami pikir jika mereka bijak, mereka akan mengembalikan pasukan mereka yang datang ke Khartoum. Tetapi jika terus berlanjut, kami harus mengerahkan pasukan ke Khartoum dari wilayah lain.”

Angkatan bersenjata mengatakan tidak akan bernegosiasi dengan RSF kecuali pasukan dibubarkan. Tentara memberi tahu tentara yang diperbantukan di RSF untuk melapor ke unit tentara terdekat, yang dapat menguras pangkat RSF jika mereka patuh.

Pemimpin RSF, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang lebih dikenal sebagai Hemedti, menyebut Burhan sebagai “penjahat” dan “pembohong”.

“Kami tahu di mana Anda bersembunyi dan kami akan menangkap Anda dan menyerahkan Anda ke pengadilan, atau Anda mati seperti anjing lainnya,” kata Hemedti.

Konfrontasi yang berkepanjangan dapat menjerumuskan Sudan ke dalam konflik yang meluas di tengah perjuangan menghindari kehancuran ekonomi dan kekerasan suku. Kondisi itu juga berpotensi menggagalkan upaya untuk bergerak menuju pemilu.

Penanggung Biaya Pengobatan David Ozora Punya Aset Fantastis

Ilustrasi Prudential. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandy dan cs masih menjadi pembicaraan hangat oleh publik. Apalagi ketika tersebar total biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga David Ozora untuk perawatan David kurang lebih selama dua bulan di Rumah Sakit Mayapada menyentuh angka fantastis hingga Rp 1,2 miliar.

Publik pun penasaran siapa yang menanggung biaya rumah sakit David Ozora yang dimana bukanlah dari para pelaku penganiayaan. Melalui akun twitter Jonathan Latumahina sang Ayah dari David Ozora, biaya rumah sakit ditanggung oleh Asuransi Prudential yang pertanggungannya mencapai Rp4 miliar tambah Rp 12 miliar.

Lalu seberapa besar Perusahaan Asuransi Prudential?

Asuransi Prudential Indonesia adalah sebuah perusahaan asuransi jiwa yang dikelola oleh PT Prudential Life Assurance. Produk yang dihadirkan mencakup asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan hingga kumpulan. Salah satu produk unggulan yang dimiliki Asuransi Prudential Indonesia adalah PRULink Generasi Baru.

Di Indonesia, Prudential tidak hanya fokus menghadirkan produk asuransi jiwa saja, lebih jauh lagi Prudential mengembangkan lini asuransi lain untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Salah satunya adalah produk syariah.

Produk asuransi syariah dari Prudential sendiri hadir pada 2007. Sejak saat itu, produk tersebut berhasil membawa Prudential ke jajaran terdepan produk asuransi berbasis syariah di Indonesia.

Prudential telah merilis hasil laporan keuangan hingga Desember 2022. Di mana laba setelah pajak (dan penyesuaian IFRS) mengalami penurunan dari US$ 2,2 miliar pada 2021 menjadi US$1 miliar di tahun 2022. Sementara itu, laba operasional perusahaan asuransi yang disesuaikan bertumbuh tipis dari US$ 3,2 miliar menjadi US$ 3,4 miliar.

“Tahun 2022 adalah tahun penuh pertama bagi grup ini sebagai bisnis yang berfokus pada Asia dan Afrika. Kami telah memberikan kinerja yang tangguh dengan latar belakang gangguan terkait Covid-19 dan volatilitas ekonomi makro yang lebih luas,” kata Anil Wadhwani, Kepala Eksekutif Prudential, melalui keterangan resmi.

Hingga akhir 2022, Prudential tercatat memiliki 1,8 juta tertanggung dan mengantongi aset sebesar Rp 61,3 triliun. Jumlah aset Prudential Indonesia pun setara 10,4% aset industri asuransi jiwa di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset asuransi jiwa pada saat itu mencapai Rp 585,8 triliun.

Di sisi lain, risk based capital (RBC) atau biasa disebut dengan rasio solvabilitas Prudential bertengger di level 512%. Angka ini jauh di atas ketentuan target internal yang ditetapkan oleh regulator.

Prudential Indonesia juga senantiasa mewujudkan perlindungan kepada nasabah melalui pembayaran klaim sebesar Rp 16,6 triliun hingga akhir kuartal keempat 2022.

Besarnya kepercayaan masyarakat tak terlepas dari beragamnya produk yang bisa dipilih. Seperti perlindungan menyeluruh dengan premi terjangkau, baik asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis, hingga asuransi kecelakaan diri, ungkap manajemen Prudential.

Prudential Indonesia pun menawarkan beragam produk dan layanan mulai dari perlindungan yang menyeluruh, hingga yang paling sederhana dengan berbagai opsi premi yang terjangkau. Perlindungan ini mencakup asuransi jiwa, asuransi kesehatan, termasuk asuransi penyakit kritis.

 

Asia Memanas! Korsel Lepaskan Tembakan ke Arah Kapal Korut

South Korea's military support ship Soyang participates in the

Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal Korea Utara yang melintasi perbatasan laut, sehari setelah insiden yang makin meningkatkan ketegangan terkait uji coba rudal Korea Utara.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) mengatakan pihaknya melepaskan tembakan peringatan dan menyiarkan peringatan untuk mengusir kapal patroli Korea Utara yang melanggar Garis Batas Utara (NLL), batas laut de facto, sekitar pukul 11.00 pada Sabtu.

“Militer kami mempertahankan postur pertempuran yang menentukan sambil memantau pergerakan musuh sebagai persiapan untuk potensi provokasi terkait pelanggaran NLL oleh kapal patroli Korea Utara,” kata JCS dalam sebuah pernyataan pada Minggu (16/4/2023), dikutip Reuters.

JCS mengungkapkan selama operasi, sebuah kapal patroli Korea Selatan melakukan “kontak kecil” dengan kapal penangkap ikan China terdekat karena jarak pandang yang buruk, sehingga tidak ada masalah keselamatan tetapi luka ringan di antara awak Korea Selatan.

Adapun, serbuan Korut terjadi ketika ketegangan berkobar atas peningkatan aktivitas militer Korut dalam beberapa pekan terakhir, termasuk uji rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat pada Jumat yang menurut para ahli akan memfasilitasi peluncuran rudal dengan sedikit peringatan.

Sejak 1990-an, Pyongyang mempermasalahkan NLL – yang dibuat pada akhir Perang Korea 1950-53 – dengan alasan NLL seharusnya berada jauh di selatan.

Pada Oktober, kedua Korea bertukar tembakan peringatan di perairan barat, menuduh satu sama lain melanggar perbatasan laut di daerah di mana konfrontasi sering terjadi.

Pyongyang mengancam aksi militer karena pasukan Korea Selatan dan AS telah melakukan latihan musim semi tahunan mereka sejak Maret, menyebutnya sebagai latihan untuk perang nuklir.

Angkatan udara Korea Selatan mengatakan pada Minggu bahwa pihaknya akan melakukan latihan gabungan dengan Angkatan Udara dan Marinir AS dari Senin hingga 28 April.

Latihan itu akan mengerahkan 110 pesawat, termasuk pesawat tempur F-35 dan F-15 Korea Selatan dan jet F-16 Amerika dan tanker pengisian bahan bakar udara KC-135, serta 1.400 tentara dari kedua belah pihak.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un minggu ini memerintahkan penguatan pencegahan perang dengan cara yang “lebih praktis dan ofensif” untuk melawan apa yang disebut negara terisolasi itu sebagai gerakan agresi oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan.

 

Titik Terang Proyek Kereta Cepat: Segini Bunga Utangnya!

Peletakan baru pertama kereta api cepat Jakarta Bandung (Tangkapan layar Instagram @Luhut.pandjaitan)

Lagi-lagi proyek kereta cepat menuai kontroversi yang tiada ujungnya. Sejak proyek ini macet, ada banyak sekali kontra di dalamnya yang menyelimuti perasaan masyarakat sebagai ‘penonton’ dari serangkaian progresnya. Mulai dari macetnya operasi, kecelakaan, hingga utang investasi yang diberikan China.

Untuk diketahui, proyek Kereta Cepat sudah bergulir sejak awal tahun 2016, namun sudah 6 tahun berselang proyek ini tak kunjung rampung. Awalnya, proyek ditarget selesai 3 tahun, maka bila dihitung-hitung seharusnya kereta cepat sudah rampung 2019. Namun sampai akhir 2022 ini pun pembangunan sarana prasarananya tak kunjung selesai.

Tidak hanya kendala geografis melewati clayshale pada pembangunan terowongan 2, Karawang, namun masih ada beberapa masalah yang menjadi hantu proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Padahal, proyek ini ditargetkan bisa beroperasi komersial di tahun 2023.

Masalah Pendanaan

Tahun 2021 lalu konsorsium Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN, tidak bisa menyetorkan setoran ekuitas ke dalam proyek. Sehingga pemerintah memutuskan menyuntik Penyertaan Modal Negara kepada PT KAI sebagai pemimpin konsorsium menggantikan Wijaya Karya.

Pandemi Covid-19 Turut Mengganggu Jalannya Proyek

Dalam catatan CNBC Indonesia, pada 1 Juni 2021 – 1 Febaruari 2022 total ada 491 orang pekerja konstruksi yang diidentifikasi positif. Sehingga pengerjaan proyek kerat terhambat.

Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek tersebut tertunda hingga waktu yang belum ditentukan, karena saat ini masih belum ada kegiatan pembangunan lanjutan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa terus dikerjakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Namun sayang, proyek nyatanya harus tertunda sampai kondisi saat itu benar-benar membaik.

Teknis Konstruksi

Ternyata, ada kendala geologi dan clayshale di terowongan 2, 4, dan 6. Sehingga penyelesaian ekskavasi harusnya Agustus 2021 menjadi April 2022.

Selain itu relokasi SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) di beberapa titik menemui kendala. Karena ada penolakan dari warga sekitar. Meski dalam penyelesaian di pengadilan warga akhirnya sudah menerima konsiyasi yang dilakukan.

Selain itu ada pekerjaan timbunan dari preloading dan subgrade juga molor. Di mana dijadwalkan selesai Juli 2021, namun karena beberapa kendala eksternal maka penyelesaiannya baru bisa dilakukan pada Agustus 2022.

Tajuk Utama: Pembengkakan Biaya Hingga Utang Terhadap China

Untuk diketahui, proyek tersebut melibatkan China lewat konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kongsi itu bertanggung jawab terhadap pembangunan kereta cepat hingga pengoperasiannya.

Biaya pembangunan tiba-tiba disebut membengkak di tengah progress pembangunan yang terus menerus mundur dari targetnya. Maka dari itu, biaya proyek yang kian meningkat secara masih dari rencana anggaran awal turut menjadi tajuk utama di masyarakat.

Sejatinya sejak awal proyek berjalan, bengkak biaya memang tak cuma terjadi sekali. Menurut penelusuran CNBC Indonesia, awalnya kereta cepat dibangun dengan investasi cuma US$ 5,5 miliar dalam kurs Rp 85,8 triliun.

Di tengah jalan, biaya proyek mengalami pembengkakan menjadi US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp 92 triliun dan akhirnya bengkak lagi menjadi US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp 94,6 triliun.

Jumlah terakhir sebesar US$ 6,07 miliar itu kemungkinan bisa bertambah besar. Pasalnya, cost overrun kembali ditemukan di proyek kereta cepat yang membentang sepanjang 142 kilometer itu. Hal ini diungkapkan pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai salah satu pemegang saham KCIC bulan September 2021 dalam rapat kerja dengan DPR.

Perhitungan bengkak kereta cepat pun langsung dilakukan dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setidaknya ada dua kali asersi perhitungan yang dilakukan BPKP soal bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Itu informasi akhir tahun 2021 di mana pembengkakan sudah terjadi pada tahun tersebut. Lantas bagaimana kondisinya saat ini? Apakah pembengkakan ini terus menggendut tanpa ampun?

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun Tim Riset, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bunga pinjaman ke China Development Bank (CDB) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung turun dari 4% jadi 3,4%.

Penurunan bunga pinjaman ini dikatakan Luhut adalah hasil dari negosiasi yang dilakukannya saat kunjungan kerja ke China. Meski sudah turun, Luhut bilang pemerintah masih berharap agar bunga pinjaman ini masih bisa ditekan jadi 2%.

“Kemarin itu mereka mau turun dari 4% bunganya, di bawah itu, tapi kita mau angkanya rendah lagi. Offer-nya pertama 3,4% dari awalnya 4%, tapi Kami mau kalau bisa rendah lagi,” ungkap Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023) dalam Catatan CNBC Indonesia.

Luhut mengklaim bahwa angka ini sudah sangat murah dibandingkan suku bunga pinjaman di tempat lain yang mencapai 6%. Negosiasi masih dilakukan, setidaknya sampai pekan depan. Namun, bila bunga 3,4% disepakati, Luhut menilai tidak seperti mimpi buruk yang dibayangkan kalangan masyarakat Indonesia sebelumnya.

Tapi kalau kita membandingkannya dengan pinjaman di awal proyek memang bunga ini mengecewakan. Saat awal proyek 2016 lalu, Rini Soemarno yang menjabat Menteri BUMN kala itu mengatakan pembangunan kereta cepat harus memenuhi dua syarat.

Syarat tersebut diantaranya yaitu tidak menggunakan dana dari APBN dan tidak meminta jaminan dari pemerintah. Dari 2 proposal kereta cepat yang diterima pemerintah, hanya proposal dari China yang memenuhi kedua persyaratan itu.

Pada saat itu skema pembiayaannya adalah utang selama 40 tahun dengan bunga fixed 2% dari China Development Bank (CDB). CDB akan memberikan pinjaman sebesar 75% dari nilai proyek. Diperkirakan biaya pembangunan kereta cepat membutuhkan dana Rp 70-80 triliun.

Namun rencana tetaplah rencana, kini hutang tersebut berbunga meskipun dengan negosiasi bunga utang tersebut tak seburuk yang dipikirkan.

Selain membawa kabar soal bunga, ada kesepakatan lain antara pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan dengan Pemerintah China Luhut mengungkapkan kalau proyek Kereta Cepat akan segera dioperasikan pada Agustus 2023 ini.

Maka dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mengungkapkan kalau kedua negara menyepakati cost overrun bengkak US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 17,89 triliun.

“Tim teknis dari kedua negara telah menyepakati cost overrunse besar US$ 1,2 miliar (Rp 17,89 triliun),” ujarnya.

Menurut Luhut, angka itu bersumber dari audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan auditor Pemerintah RRC.