Hari Ibu di RI Ternyata Kedok Soeharto Menjinakkan Perempuan

Hari Ibu di RI Ternyata Kedok Soeharto Menjinakkan Perempuan

Komunitas warga berkebaya berjalan di sekitar kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta, Selasa (25/6). Gerakan tersebut mengajak para warga untuk mengenakan busana identitas Indonesia seperti berkebaya pada hari selasa. Belasan perempuan mengenakan kebaya berlalu lalang melintasi kawasan Stasiun BNI dan MRT Dukuh Atas. Mereka juga menyerukan hastag #SelasaBerkebaya.  (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Suatu hari setelah pulang sekolah, Kartini merasa kebingungan. Dia tak tau harus jadi apa setelah lulus dan saat dewasa nanti. Sebab, dia sedang menjalani kehidupan anti-mainstream bagi perempuan kala itu: melepas belenggu adat untuk pergi ke sekolah.

Dia lantas bertanya kepada saudara laki-lakinya: kira-kira saat dewasa aku jadi apa, ya?

“Tentu saja jadi Raden Ayu. Kau hanya wanita, mau jadi apakah selain menjadi Raden Ayu?,” jawab Sang Kakak.

Maksudnya, Kartini kelak seperti perempuan lain yang harus ikut suami dan mengabdi untuk keluarga. https://138kas.info/ Mendengar jawaban itu, Kartini langsung mengernyitkan dahi. Jiwa pemberontak seketika muncul.

Sebagaimana diungkap Sistisoemandari Soeroto dalam Kartini, Sebuah Biografi (1979) perempuan berusia belasan tahun itu menyebut, sudah seharusnya perempuan punya pengetahuan mumpuni agar bisa menentang aturan adat dan memperoleh kedudukan terhormat. Para perempuan tak bisa berada di punggung suami. Semuanya harus setara.

Sejak itu dia berjuang menuntut kesetaraan sembari mengungkap isi hatinya lewat surat-surat. Kelak, sepeninggal Kartini pada 1902 surat-surat tersebut dibukukan berjudul Door Duisternis Tot Licht (Habis gelap terbitlah terang). Sesuai namanya, surat itu menjadi penuntun perempuan dalam melihat masa depan. Dan karenanya banyak perempuan berpendidikan mengikuti jalan hidup Kartini.

Berawal dari Kongres Perempuan

Komunitas warga berkebaya berjalan di sekitar kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta, Selasa (25/6). Gerakan tersebut mengajak para warga untuk mengenakan busana identitas Indonesia seperti berkebaya pada hari selasa. Belasan perempuan mengenakan kebaya berlalu lalang melintasi kawasan Stasiun BNI dan MRT Dukuh Atas. Mereka juga menyerukan hastag #SelasaBerkebaya.  (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Foto: Ilustrasi kaum perempuan (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Tepat pada 22 Desember 1928, atau 24 tahun setelah Kartini wafat, sekitar 600 perempuan berkumpul di pendopo milik Raden Tumenggung Joyodipoero. Mereka datang atas inisiasi Soekonto, Nyi Hadjar Dewantara, dan Nona Soejatin. Tujuan kedatangan mereka sama seperti pemuda Jawa lain: ingin bicara nasionalisme, kemerdekaan, dan tak lupa bicara kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Acara kumpul-kumpul ini belakangan dikenal sebagai Kongres Perempuan I yang berlangsung pada 22-25 Desember 1928. Pada mulanya, acara kali ini disangsikan sejumlah orang. Mereka menduga kalau kongres tersebut bakal jadi ajang pergunjingan perempuan. Padahal kenyataannya tidak.

Kaum perempuan dari berbagai latar malah menyuarakan aspirasi masing-masing dalam bentuk pidato. Ada pidato soal perkawinan anak. Ada juga yang membicarakan adab perempuan seperti pidato Nyari Hajar Dewantara, istri Ki Hajar Dewantara.

Lalu, ada yang bicara panjang lebar soal pentingnya pendidikan bagi perempuan yang diutarakan oleh perempuan bernama Djami.

Mengutip Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang (2007), Djami bercerita kalau di masa kolonial banyak orang tua tak ingin melahirkan anak perempuan. Sebab, hidup menjadi perempuan bakal lebih sulit dalam menjalani hidup. Saat kecil tak bisa bersekolah. Lalu saat dewasa dan menikah hanya mengurusi urusan domestik: kasur, sumur, dapur.

Beranjak dari sini urgensi soal pentingnya pendidikan bagi perempuan kembali dipertanyakan. Atas dasar ini, Djami menyerukan keharusan perempuan menempuh pendidikan. Lewat pendidikan, Djami percaya perempuan akan tercerahkan dan juga tersadarkan kalau mereka hidup dalam aturan yang membatasi ruang gerak.

Bahkan, kata Djami, pencerahan ini berdampak juga terhadap generasi Indonesia di masa depan yang bakal lebih cerah. Maksudnya, jika perempuan pandai, niscaya anak-anak yang dikandungnya juga bakal pandai. Tentu jika anak-anak cerdas, maka jalan masa depan juga bakal lebih mulus.

Di luar Djami, masih banyak puluhan pidato lainnya. Namun, satu benang merah dari semuanya adalah munculnya semangat para perempuan untuk bisa mencapai kesetaraan dan terlepas dari kungkungan adat kolot. Mereka juga ingin turut serta dalam dinamika pergerakan nasional yang berlangsung.

Pada akhirnya, kongres berakhir pada 25 Desember 1928. Hasilnya adalah menuntut pemerintah kolonial menambah sekolah bagi anak perempuan, memperbaiki aturan pernikahan, dan memperbaiki aturan bagi janda dan anak yatim. Selain itu, kongres juga menyetujui pendirian organisasi Persyarikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

Setelah selesai, kongres ini dianggap sesuatu yang penting dan menjadi dasar pergerakan para perempuan hingga Indonesia merdeka. Setahun kemudian tanggal mulai kongres, 22 Desember, ditetapkan oleh PPPI sebagai Hari Ibu. Beberapa dekade kemudian, tanggal ini ditetapkan secara nasional oleh Soekarno sebagai Hari Ibu yang patut dirayakan.

Tumbuh masa Soekarno, Tapi dipungkas di era Soeharto

Hadirnya gerakan perempuan bukan berarti stigma fungsi domestik hilang begitu saja. Hanya saja fungsi ini dilawan juga dengan kemunculan suara para perempuan yang tergabung dalam banyak organisasi massa. Sebut salah satunya Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

Gerwani, tulis Cora Vreede-de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian (2008), jadi organisasi perempuan paling progresif di periode era kemerdekaan. Kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi kesempatan bagi Gerwani untuk mengkritisi aturan pemerintah yang merugikan kaum perempuan.

Secara garis besar, Gerwani ingin para perempuan keluar dari urusan domestik. Perempuan tak bisa jadi sekedar pelengkap suami. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah memberikan perempuan akses pendidikan. Lewat pendidikan, perempuan jadi mengerti tentang kesetaraan.

Gerwani mensosialisasikan acara ini dalam kampanye-kampanye besar. Mereka juga lantang menyuarakan kekerasan seksual yang selama ini dialami perempuan. Dengan kampanye seperti itu, Gerwani sukses menjadi tempat bernaung para perempuan. Dia mengklaim punya 1,5 juta pengikut dan jadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia.

Sayang, peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada 1966 turut mengakhiri perjalanan Gerwani. Gerwani yang dekat dengan PKI juga dihabisi Soeharto. Pengikutnya hilang dan dibunuh.

Hari Ibu Jadi Kedok Soeharto Mendomestikasi Perempuan

Begini Gaya Iriana Jokowi Jalan Sehat Peringati Hari Ibu di GBK. /Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat PresidenFoto:  /Muchlis Jr – Biro Pers Sekretariat Presiden

Di era Soeharto, catat Siti Fatimah dalam Negara & Perempuan (2021), organisasi perempuan sangat dibatasi, diawasi langsung presiden dan para aparat birokrasi lain. Soeharto tak ingin perempuan sebagai individu dan organisasi malah mengacaukan stabilitas politik.

Atas dasar inilah, Soeharto menciptakan istilah ‘Ibuisme Negara’. Bahwa negara ingin perempuan meladeni suami, anak-anak, keluarga, masyarakat, dan negara.  Landasan ibusime ini lantas membuat fungsi domestik bagi para perempuan mulai semarak lagi.

Hidup para perempuan terkontrol dan diseragamkan. Tentu saja itu semua membuat perempuan kembali hidup di balik punggung dan harus mendukung kerja-kerja laki-laki. Rezim Orde Baru menganggap perempuan harus menjalani ini karena memang itu kodrat perempuan.

Sesuai dengan pandangan demikian, negara lantas membentuk lembaga penyebar ideologi kolot seperti itu melalui Dharma Wanita, lembaga istri PNS dan di tingkat desa lewat PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

Menurut Julia Suryakusuma dalam Ibuisme Negara (2011), pembentukan organisasi nasional dan penerapan programnya berhasil menjinakkan perempuan, sekaligus kembali memisahkan jarak kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Tentu, tindakan reduksi Soeharto jelas membuat semangat Kongres Perempuan I mundur. Semangat progresif perempuan menuntut kesetaraan dan berpolitik hilang begitu saja dan kembali lagi menjalani fungsi domestik.

Sayang, keruntuhan Soeharto tak membuat itu semua menghilang. Periode 32 tahun berkuasa rupanya sukses membuat peran perempuan ala Orde Baru terekam lintas generasi dan masih bertahan sampai sekarang.

Atas dasar inilah, banyak laki-laki yang berbicara seperti saudara Kartini ratusan tahun lalu.

“Tentu saja jadi Raden Ayu. Kau hanya wanita, mau jadi apakah selain menjadi Raden Ayu?,”

Beruntung di masa kini, mulai ada upaya melunturkan pandangan seperti itu. Dan berupaya mengembalikan semangat Kongres Perempuan I bahwa perempuan harus setara dan tidak bisa berada di dekapan laki-laki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*