Beda Nasib Operator HP Saat Setoran ke Negara Makin Berat

Beda Nasib Operator HP Saat Setoran ke Negara Makin Berat

Doc.Centratama Group

Tekanan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tiap tahun terus naik pada operator seluler dalam negeri, bahkan angka-nya sudah melampaui nilai ideal secara global.

Berdasarkan rata-rata empat operator besar Tanah Air, yakni anak usaha PT Telkom (Persero) Tbk. yaitu Telkomsel, PT Indosat Tbk., PT XL Axiata Tbk., dan PT Smartfren Telecom Tbk. komposisi beban BHP frekuensi terhadap pendapatan cenderung meningkat tiap tahun. Pada 2013, porsi BHP dibanding pendapatan sekitar 6,71% saja, https://buddykas.site/ kemudian pada 2022 nilainya melonjak hingga 11,4%.

Secara terperinci, dari empat operator tersebut hingga akhir 2022 Smartfren menempati posisi teratas yang memiliki beban BHP tertinggi, kemudian disusul Indosat dan XL Axiata, sementara Telkom Indonesia menempati posisi paling bawah.

Kenaikan pada beban BHP disinyalir karena formula perhitungan BHP frekuensi yang dilakukan Kominfo selalu mengacu pada angka inflasi. Beban yang tinggi tersebut bahkan nilainya sudah melampaui nilai ideal secara industri.

Melansir dari data GSMA, asosiasi operator seluler global menyebutkan biaya spektrum frekuensi dibandingkan pendapatan secara rata-rata industri di kawasan Asia Pasific berada di 8,7%, sementara secara global angkanya mencapai 7%.

Berdasarkan benchmark Coleago Consulting, komposisi sekitar 5%-10% masih dapat mendorong keberlanjutan industri, sementara angka yang paling ideal industri bisa tumbuh berkelanjutan ada di bawah 5%.

Dari nilai ideal tersebut, rata-rata BHP dari empat operator besar Tanah Air pada 2022 mencapai lebih dari 11%, bahkan menurut GSMA, secara industri di Tanah Air nilainya mencapai 12,2% dan bisa lebih tinggi

Diketahui, berdasarkan data GSMA, asosiasi yang mewadahi kepentingan operator telekomunikasi di seluruh dunia, rasio biaya spektrum frekuensi tahunan dibandingkan dengan pendapatan seluler di Indonesia saat ini yang sebesar 12,2%. Dari jumlah tersebut diprediksi bisa naik mencapai 20% pada 2030.

Regulatory cost terutama terkait BHP yang masih di atas 10% ini masih menjadi tantangan bagi keberlanjutan industri apabila tidak segera ditangani, operator bisa kesulitan melakukan investasi pada infrastruktur telekomunikasi. Dampaknya, penyebaran jaringan jadi lebih lambat, pengalaman seluler konsumen yang kurang baik, sampai pada hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi akibat penetrasi teknologi 5G yang kurang.

Solusi dari masalah ini adalah dari regulator perlu melakukan pengurangan biaya BHP bagi i operator telekomunikasi secara keseluruhan di Indonesia. Dengan pengurangan BHP, nantinya perusahaan bisa mengalokasi biaya investasi yang lebih banyak untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur jaringan lebih masif, sehingga bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Mengutip dari Laporan GSMA yang diterbitkan dalam Indonesia Digital Nations Summit di Jakarta pada Rabu (6/12/2023) menyerukan beberapa saran yang bisa diambil pemangku kepentingan dengan meniru dari keberhasilan negara lain, seperti Korea Selatan dan India.

Contoh saja, di Korea Selatan pemerintahnya memberikan insentif dalam bentuk kredit pajak dan pengurangan pajak untuk operator pada 2020 lalu. Dengan begitu, operator bisa membuka investasi sekitar KRW25,7 triliun atau setara US$ 22 miliar untuk mengakselerasi pembangunan jaringan 5G.

Contoh lain juga terjadi di India, setelah melakukan amandemen aturan RoW pada 2022 lalu, peluncuran jaringan 5G dan infrastruktur fiber optic bisa lebih digencarkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*